 |
| Acara Dialog Rektor Universitas Al-Azhar dan Semua Dekan Fakultas bersama Mahasiswa Indonesia (Doc. 5 Juli 2019) |
Seiring dengan upaya-upaya kontinyu rektorat Universitas Al-Azhar dalam meningkatkan mutu mahasiswa, di bawah kepemimpinan rektor yang tengah menjabat Prof. Dr. Muhammad Husain al-Mihrashawi, universitas melakukan banyak terobosan-terobosan dengan menerbitkan kebijakan baru dan perbaikan sistem.
Setelah pada tahun sebelumnya terbit kebijakan pengurangan kesempatan rasib bagi mahasiswa, dari yang semula empat kali menjadi dua kali saja, lalu yang bersangkutan di-drop out (mafshul)dari fakultas dan diizinkan untuk berpindah ke fakultas lain yang berbeda (tahwil); maka peraturan baru yang diwacanakan untuk diterapkan tahun ajaran ini adalah menghilangkan kesempatan tahwil ke fakultas lain. Dengan demikian, ini berarti apabila seorang mahasiswa gagal dalam ujian kenaikan tingkat dua tahun berturut-turut maka dia terancam terkena konsekuensi amat berat yaitu di-DO dan tidak diberikan tempat lagi di Universitas Al-Azhar dengan berpindah fakultas, sehingga tidak lagi mendapatkan izin resmi bermukim di Mesir dengan visa studi.
Kebijakan ini apabila benar-benar disahkan, dinilai cukup mengancam kebertahanan mahasiswa, tetapi hal ini dapat dimaklumi apabila menilik faktor-faktor yang ada (Idzā ‘Urifa al-Sabab Bathola al-‘Ajab). Ditengarai ada beberapa pertimbangan yang melatar-belakangi kebijakan Universitas yang kian tegas ini. Di antaranya, amnesti berkali-kali yang diberikan Al-Azhar selama ini justru dimanfaatkan oleh beberapa oknum untuk mengulur-ulur waktunya di Mesir dengan mencari visa belajar tetapi mengisi hari-harinya dengan kesibukan-kesibukan selain menjalankan kewajiban belajar di kuliah. Dengan peraturan ini, diharapkan menjadi gertakan bagi para mahasiswa untuk serius dengan proses belajar-mengajar di kuliah agar dapat menjalankan ujian dengan baik.
Belum lagi persoalan membeludaknya populasi mahasiswa asing yang tidak berimbang antara input dan output yang bisa jadi berdampak pada stabilitas sosial, ekonomi dan keamanan negara. Oleh karena itu, Mesir sebagai negara yang tadinya membuka pintu lebar-lebar bagi pemuda muslim dari seluruh dunia, di tengah perjibakuannya dengan beberapa persoalan negara, perlu bagi pemerintah menyortir siapa yang benar datang ke Mesir dengan tujuan belajar dan yang bermukim di sini untuk orientasi-orientasi lain.
Kendati demikian, wacana kebijakan ini masih dalam tahap pengkajian sebelum disahkan. Selain peraturan ini, seperti biasa setiap tahunnya selalu ada amandeman peraturan-peraturan yang mesti diketahui oleh semua mahasiswa. Oleh karena itu, Rektor merencanakan pertemuan dengan mahasiswa Indonesia untuk memberikan penyuluhan dan mensosialisasikan peraturan-peraturan baru tersebut, serta untuk menyerap aspirasi dan pendapat mahasiswa secara langsung. Melalui dialog langka ini, setiap mahasiswa berkesempatan untuk menyampaikan langsung pertanyaan atau uneg-uneg seputar perkuliahan langsung ke pimpinan tertinggi universitas.
Pertemuan ini direncanakan akan diadakan pada akhir Bulan Oktober 2019 di waktu dan tempat yang akan diumumkan kemudian. Mengingat pentingnya dialog ini, diharapkan semua mahasiswa untuk dapat hadir. Sebagaimana diinformasikan Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Kairo Dr. Usman Syihab saat melakukan pertemuan dengan presiden PPMI Mesir, perwakilan anggota Menko I PPMI Mesir dan para ketua senat fakultas pada Senin 14 Oktober 2019.
—
Rep: Zeyn Ruslan
Jangn lupa tinggalkan jejakmu!
